Pertemuan tersebut membahas alokasi Dana Desa sebesar 20 persen yang difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian dan perikanan.

PMDKalteng - Palangka Raya - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bernie Saputra dan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa, Murtadho Bishri didampingi Oleh Yandi dan Selvi Nora Indah menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur bertempat di Aula Lewu Berkah Dinas PMD Prov. Kalteng pada Kamis (13/2/2025).

Pertemuan tersebut membahas alokasi Dana Desa sebesar 20 persen yang difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa, melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian dan perikanan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bernie Saputra menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan dan mekanisme alokasi anggaran yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan dana desa secara akuntabel dan tepat sasaran yang tidak terlepas dari Penguatan peran BUMDes dan kelembagaan ekonomi desa dalam pelaksanaan program ketahanan pangan termasuk produksi, distribusi dan pemasaran produk lokal. “Contohnya seperti mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur sehat untuk memproduksi makanan bergizi.” Tambahnya. 

Sementara itu salah satu anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Aziz Cahyadi meminta masukan terkait kebutuhan masyarakat dan potensi lokal yang belum maksimal, karena kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa masih terkendala dalam pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang terbatas, terhambatnya juga penyaluran anggaran pemerintah daerah dan desa. 

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Murtadho Bishri menegaskan bahwa perlu adanya pemetaan dan pemanfaatan lahan yang lebih optimal di tingkat desa, dengan mempertimbangkan pola tanam yang ramah lingkungan serta keberagaman hasil pertanian lokal yang memiliki potensi pasar. “Kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa perlu lebih diperkuat dalam hal pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, serta pemantauan yang jelas agar anggaran dapat tersalurkan tepat waktu untuk mendukung program ketahanan pangan.” Ungkapnya.

Dengan adanya alokasi dana yang jelas dan strategi implementasi yang tepat, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Timur.

Turut hadir pada kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Suny Irwan dan Yulia, Staf Sub Bagian Fasilitasi Pengganggaran, Ali Yasin serta Staf Sub Bagian Perundang-Undangan, Persidangan dan Humas DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

(TIM MEDIA DPMD)

Gambar Berkaitan: