Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan berpihak pada rakyat merupakan pondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik

PMDKalteng - Palangka Raya - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Aryawan menghadiri Audiensi Penyampaian Atensi Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (24/4/2025).

Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung, ia mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan serta mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yakni dengan memperkuat sistem pengawasan melalui optimalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari sisi internal maupun eksternal.

"Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan berpihak pada rakyat merupakan pondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik", ujarnya.

Ia melanjutkan, pembinaan dan pengawasan intern oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi menjadi unsur penting dalam perbaikan sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah guna mendukung terciptanya pemerintahan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien.

Hasil pengawasan yang dipaparkan mencakup pelaksanaan program-program pemerintah provinsi pada semester II tahun 2024 hingga triwulan I tahun 2025. Leonard berharap hasil ini menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng meraih capaian cukup baik dalam evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 2024, dengan indeks SPIP 3,031, Manajemen Risiko (MRI) 3,049, dan Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 3,010. Namun, ia tetap mendorong peningkatan, terutama pada aspek dokumentasi dan evaluasi sistem pengendalian internal.

Sementara itu, Kadis PMD H. Aryawan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audiensi yang menurutnya menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Ia menilai hasil pengawasan BPKP sebagai bahan evaluasi yang sangat penting bagi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

“Kolaborasi lintas instansi sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas pengawasan intern. Kami di Dinas PMD berkomitmen menjalankan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa, dan hasil pengawasan ini menjadi pendorong untuk terus berinovasi,” ujarmya.

Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Prov Kalteng Ilham Nurhidayat beserta jajaran, para Staf Ahli Gubernur, Inspektur Daerah Prov Kalteng Saring, dan Kepala Perangkat Daerah Prov Kalteng.

(TIM MEDIA DPMD)

Gambar Berkaitan: