Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penyusunan RIPJPID serta Road Map PUD agar menghimpun masukan dari berbagai pihak serta membangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam pengembangan iptek dan inovasi daerah.

PMDKalteng - Palangka raya - Mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Dinas PMD Prov. Kalteng Etty Aprilya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Induk, Peta Jalan dan Pengembangan Inovasi Daerah (RIPJPID) dan Road Map Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang bertempat di Aula Serba Guna Bapperida Prov. Kalteng, Kamis (13/02/2025).

Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penyusunan RIPJPID serta Road Map PUD agar menghimpun masukan dari berbagai pihak serta membangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam pengembangan iptek dan inovasi daerah.

Rapat dibuka oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng M. Katma F Dirun. Ia menyampaikan dalam sambutannya, tantangan pembangunan di era digitalisasi dan globalisasi semakin kompleks, sehingga pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi menjadi suatu keharusan agar kita tidak tertinggal dalam kompetisi global. 

"Rakor ini merupakan momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ucapnya. 

Katma menyebut, RIPJPID merupakan dokumen panduan utama yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk pembangunan di Kalteng. Selain itu, dokumen Road Map (PUD) harus mampu mengidentifikasi dan merancang strategi hilirisasi produk unggulan agar memiliki nilai tambah dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Ia kemudian menambahkan, perlu adanya kebijakan yang mendukung investasi berbasis IPTEK, termasuk pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan inovasi dalam proses produksi dan distribusi.

"Digitalisasi dan pemanfaatan big data dalam pengelolaan sektor unggulan harus menjadi prioritas agar proses pengambilan kebijakan lebih berbasis bukti dan data yang akurat. Hal ini perlu dibangun demi mewujudkan ekosistem inovasi yang berkelanjutan", tegasnya.

Turut hadir mendampingi Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Yulida Eka Sinta, serta staf Penyusunan Program Diana Kartika.

(TIM MEDIA DPMD)

Gambar Berkaitan: